FPI vs AKKBB DAN STATUS KEISLAMAN AHMADIYAH

. FPI vs AKKBB DAN STATUS KEISLAMAN AHMADIYAH

Front Pembela Islam (FPI) dituntut untuk dibubarkan. Berita inilah yang lagi hangat diekspos oleh media nasional baik cetak maupun elektronik. Tuntutan tersebut menyeruak pasca tragedi di silang Monas 1 Juni. FPI yang sebelumnya berunjuk rasa menuntut pemerintah agar segera mengeluarkan SKB pembubaran Ahmadiyah tiba-tiba terlibat aksi saling pukul dengan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Polemik pun tidak dapat dihindarkan mulai tuntutan agar FPI dibubarkan hingga menyikapi kesesatan aliran Ahmadiyah yang banyak negara Islam dan organisasi Islam dunia seperti Rabithah 'Alam Islami memfatwakan kafir (keluar dari Islam) karena menafikan khatam al-nubuwwah dan tahrif Al-Qur'an. Namun sebagian tokoh NU yang justru pro Ahmadiyah berstatemen bahwa orang-orang yang mengucapkan syahadatain dan meyakini rukun Iman tidak boleh dikatakan murtad meskipun melawan ijma' dan syari'ah yang ma'luman min al-diin bi al-dlarurat atau menafsiri Al-Qur'an dengan metodetafsir hermeneutika.

Pertanyaan :

a.       Apa justifikasi syara' menyikapi metode amar makruf dan nahi munkar yang dilakukan FPI?

b.      Bagaimana sikap kita terhadap kelompok yang ingin membubarkan FPI?

a.       Adakah qaul yang menyatakan tentang keabsahan perkataan tersebut ?

M 3 S

Jawaban

Metode FPI dibenarkan, karena secara metodologi sudah sesuai prosedur amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam. Namun tindakan anrkis sebagian oknum FPI yang menyalahi undang-undang FPI (1) dan yang tidak sesuai dengan syara' tidak dibenarkan.

(1). Prosedur Amar Ma'ruf Nahi Munkar FPI

Sumber  : Buku "Dialog FPI, Amar Ma'ruf Nahi Munkar"

Penulis              : Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab (Ketua FPI)

Penerbit : PUSTAKA IBNU SIDAH

Sesuai dengan pola FPI tersebut, maka mekanisme perjuangan Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang diletakkan organisasi ialah:

1.       Pengambilan Keputusan Berdasarkan Syari'at Islam

Untuk mengambil suatu keputusan, apalagi berkaitan dengan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, seperti melakukan tindakan tegas terhadap maksiat, maka fpi harus mengkajinya terlebih dahulu dalam laboratorium syariat. Disini semua bahan keputusan digodok oleh para ahli secara ilmiah dan profesional dibawah naungan Al Qur'an dan Assunnah serta sumber-sumber Ijtihad lainnya.

2.      Pelaksanaan Keputusan Dengan Menempuh Prosedur Hukum Formal Negara Terlebih Dahulu

Ini dalam rangka menghadapi jebakan melawan hukum negara untuk memelihara kesinambungan organisasi, khususnya menyangkut gerakan fisik dalam melawan kemungkarann.  Prosedur hukum formal ini meliputi:

a.       Menghinpun fakta dan data sebagai bukti hukum adanya kemungkaran yang melangar hukum agama dan hukum negara.

b.      Menghimpun dukungan konkrit masyaraklat sekitar yang telah diganggu dan dirugikan oleh kemungkaran tersebut.

c.       Membuat pelaporan dan tuntutan keseluruhan instansi negara yang berwenang baik eksekutif, legeslatif maupun yudikatif sesuai dengan tingkat  wilayah permasalahan.

3.      Penggunaan Dan Pemanfaatan Kekuatan Umat Saat Prosedur Mulai Buntu

Pada saat prosedur hukum formal negara menemui jalan buntu dan penegaakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar sudah tidak bisa, tidak harus segera dilaksanakan, berbagai pertimbangan telah dilakukan dengan cermat sesuai syari'at, maka FPI akan mengambil tindakan tegas dengan melibatkan segenap komponen umat.

Sehubungan dengan mekanisme perjuangan diatas, maka FPI membagi wilayah sasaran aksi Amar Ma'ruf Nahi Munkar menjadi sua:

a.      Wilayah Aksi Ma'ruf

Yaitu wilayah yang padat maksiat dan didukung oleh masyarakat setempat atau setidaknya masyarakat tersebut tidak merasa terganggu dengan kemaksiatan yang ada. Diwilayah ini FPI tidak boleh melakukan aksi melawan maksiat, karena hanya akan menciptakan benturan dengan masyarakat yang memang pada dasarnya belum memiliki kesadaran beragama yang baik. Untuk menghindarkan konflik horisontal anatar masyarakatm maka FPI berkewajiban melakukan Amar Ma'ruf dengan menyemarakkan da'wah di wilayah semacam ini, untuk menyadarkan umat dari bahaya maksiat.

b.      Wilayah Aksi Nahi Munkar

Yaitu wilayah yang padat maksiat dan ditolak oleh masyarakat setempat atau setidaknya masyarakat tersebut sudah diresahkan dan diganggu oleh aktifitas kemaksiatanyang ada. Diwilayah ini FPI berkewajiban mendorong dan membantu masyarkat setempat secara optimal untuk menindak tegas segala kemaksiatan yang ada, karena tingkat kesadaran beragama masyarakat setempat relatif baik. Peran FPI disini sebagai pelayan umat dalam melakukan Nahi Munkar.

Dan sehubungan dengan mekanisme perjuangan organisasi, maka FPI memandang perlu untuk menggariskan tertib aksi Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagaimana telah digariskan syari'at yang pelaksanaannya mengutamakan tertib secara berurutan, dengan tetap memegang ketentuan "Mengutamakan kelembutan daripada ketegasan"

1.       Tertib Aksi Amar Ma'ruf

Alloh Subhhanahu Wata'ala berfirman:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [النحل/125]

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Berdasarkan ayat ini maka Tertib Amar Ma'ruf yang digariskan FPI ialah:

a.       Berda'wah dengan hikmah (ilmu dan amal)

b.      Berda'wah dengan nasihat yang baik

c.       Dialog dan diskusi

Urutan ini begitu indah. Da'wah dengan ilmu dan amal adalah pondasi da'wah. Metode da'wah dalam bentuk apapun harus berdiri atas ilmu dan amal. Artinya, mustahil keberhasilan dari suatu metode da'wah tanpa ilmu dan amal.

Da'wah dengan nasihat yang baik juga bergantung kepada ilmu dan amal. Artinya, mustahil suatu nasihat dikatakan baik bila dating dari kebodohan, karena nasihat yang baik hanya dating dari ilmu. Suatu nasihat sulit dibayangkan bisa punya pengaruh bila sipemberi nasihat bukan orang yang beramal baik.

Begitu pula Da'wah dengan dialog dan diskusi sangat bergantung kepada ilmu dan amal. Tanpa ilmu maka diskusi akan berubah menjadi debat kusir yang tiada arti. Tanpa amal maka diskusi dan dialog akan berubah menjadi ajang debat kemunafikan.

Da'wah dengan nasihat yang baik lebih didahulukan aripada da'wah dengan dialog dan diskusi. Karena tidak perlu membuang waktu untuk dialog dan diskusi. Jika dengan nasihat saja sudah bisa membuahkan hasil da'wah yang sempurna.

Memang, dialog dan diskusi menjadi sangat penting pada nasihat yang baik membentuk hati yang keras akal yang picik sehingga kebuntuan karenanya sulit mencapai keberhasilan. Apalagi dizaman yang penuh kemunafikan dan kekufuran, banyak orang dengan dalih "Bersikap kritis" memutar balikkan hujjah dan dalil untuk membenarkan sikapnya dalam menolak berbagai ketentuan syari'at, maka dialog dan diskusi memainkan peranan penting da'wah.

2.      Tertib Aksi Nahi Munkar

Rosululloh SAW. bersabda

من رائ منكم منكرا فاليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

"Barang siap diantara kamu melihat suatu kemunkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, dan jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika ia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah lemah-lemahnya iman".

Dari pemaparan hadits diatas pula bahwasanya tertib Nahi Munkar yang digariskan FPI adalah sbb;

a.      Nahi Munkar dengan tangan/tenaga/kekuatan/kekuasaan

b.      Nahi Munkar dengan lisan

c.      Nahi Munkar dengan hati/sikap

Perlu dicatat bahwa Nahi Munkar dengan tangan haruslah sudah mencakup Nahi Munkar dengan hati dan lisan. Artinya, bahwa Nahi Munkar dengan tangan pada prakteknya tetap harus didahului Nahi Munkar dengan hati dan lisan. Hal ini untuk menjaga ketentuan baku "mengedepankan kelembutan daripada ketegasan"

Nahi Munkar dengan hati adalah perjuangan kaum lemah yang memang tidak memiliki kekuatan lisan, apalagi tangan. Nahi Munkar dengan hati pada prakteknya harus dilakukan secara spontan, bersamaan didapatkannya kemunkaran. Implementasinya dalam bentuk penunjukan sikap tidak suka kepada maksiat dan pelakunya. Imam Abi Thalib pernah mengatakan;

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نلقي اهل المعاصى بوجوه مكفهرة

"Rosululloh memerintahkan kami agar menjumpai ahli maksiat dengan wajah masam"

Uangkapan tersebut dinukilkan oleh DR. Muhammad Fa'iz Al-Math dari kitab Qabasan Minnuuri Muhammad Sollallohu 'Alaihi Wasallam, bab 31 pasal 14, yang bersumber dari riwayat Imam Atthohawi rhm.

Masih berhubungan dengan mekanisme perjuangan tersebut diatas, maka markas besar lascar pembela Islam (Mabes LPI),sebagai ujung tombak aksi perjuangan moral FPI, sejak awal pembentukannya telah meletakkan prosedur standart gerakan anti maksiat bagi lascar FPI yaitu; "Dilarang melanggar hukum agama dan hukum Negara"

Secara umum prosedur standart tersebut direspon dengan baik oleh seluruh posko kelaskaran FPI dan merekapun memberi berbagai masukan ke Mabes LPI untuk dibuatkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) bagi prosedur tadi. Juklak tersebut dimaksudkan agar supaya tidak terjadi salah tafsir atas prosedur standar. Setidaknya ada persamaan persepsi antar posko kelaskaran FPI diseluruh Indonesia dalam menerjemahkan prosedur standar kedalam aktifitas gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Akhirnya, disepakati Jukak prosedur standard gerakan anti maksiat bagi lascar FPI Sbb;

A.     Prosedur Menutup Tempat Maksiat Illegal (Tanpa Izin Pemerintah);

1.      Kirimkan surat protes dan peringatan keras kepada pemilk/penguasa tempat maksiat tersebut, dengan tembusan ke Lurah/camat,Bimas/Kapolsek, Babinsa/Danramil, dan Ulama' sebagai pemberitahuan, serta Mabes LPI sebagai laporan.

2.      bila tidak ditanggapi dalam waktu sekurang-kurangnya satu minggu dan selambat-lambatnya satu bulan, maka libatkan masyarakat setempat untuk mengambil inisiatif lain dalam upaya menutup tempat maksiat tersebut yangdalam pelaksanaannya wajib koordinasi dengan Mabes LPI dan aparat pemerintah atau keamanan yang berwenang.

B.     Prosedur Menutup Tempat Maksiat Legal (Resmi Dengan Izin Pemerintah)

1.      Kirimkan surat protes dan tuntutan pertama kepada Lurah, dengan tembusan ke pemilik/penguasa tempat maksaiat tersebut, Binmas, Babinsa, dan Ulama', kelurahan setempat, serta Mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan.

2.       Bila setelah satu minggu atau satu bulan tidak ditanggapi, maka kirimkan surat protes dan tuntutan kedua ke Camat dengan tembusan ke Pemilik atau penguasa tempat maksiat tersebut, Kapolsek, Danramil, dan Ulama' kecamatan setempat serta Mabes LPI sebagai laporan dan pemberutahuan (dilapmpirkan surat pertama).

3.       Bila setelah satu minggu/satu bulan tidak ditangapi, maka kirmkan surat protes dan tuntutan ke Tiga ke Walikota/Bupati, dengan tembusan ke pemilik/penguasa tempat maksiat tersebut,DPRDtk II, Kapolres, Dandim, dan ulam' kota madya/ kabupaten setempat, serta Mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan (dilapmirkan surat pertama dan kedua)

4.       Bila setelah satu minggu atau satu blan tidak ditanggapi, maka kirimkan surat surat protes dan tuntutan ke tiga ke Walikota/Bu[pati, dengan tembusan ke pemilik/penguasatempat maksiat tersebut, DPRD tk II, Kapolwil, Kapolda, Danrem, Pangdam, dan ulama' propinsi setempat serta Mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan. (dilampirkan surat pertama, kedua, ketiga).

5.       Bila setelah satu minggu/ satu bulan tidak ditanggapi, maka libatkan masyarakat setempat untuk mengaambil inisiatif lain dalam upaya menutup temapt maksiat tersebut yang dalam pelaksanaannya wajib koordinasi dengan Mabes LPI dan aparat pemerintah/ keamanan yang berwenang.

C.     Prosedur Administrasi

1.      Setiap surat yang dikirim harus ada tanda terima dan dibuat arsipnya untuk disimpan dengan baik

2.      Setiap surat yang dikirim harus lampirkan dengan foto copy pernyataan masyarakat setempat tentang ketidaksetujuan mereka dengan keberadaan tempat maksiat tersebut dan silengkapi dengan tanda tangan mereka sebanyak-banyaknya. Adapun aslinya disimpan sebagai arsip

3.      Setiap surat yang dikirim harus dilampirkan dengan bukti adanya kemaksiatan ditempat maksiat tersebut. Seperti foto/film tentang transaksi maksiat yang terjadi didalamnya atau bukti lainnya

4.      Setiap surat yang dikirim dianjurkan untuk ditembuskan pula ke pers, baik media massa cetak maupun elektronik untuk kepentingan publikasi dalam pembentukan opini

5.      selama proses pengiriman surat berlangsung dianjurkan umtuk melakukan penggalangan opini anti maksiat lewat tabligh, diskusi, lewat pers, pamphlet, dpanduk, stikier dan bentuk publikasi lainnya yang disebarluaskan masyarakat setempat, jika perlu gelar aksi demo damai ke tempat maksiat tersebut dan intansi terkait

D.    Prosedur Internal Menutup Tempat Maksiat

1.      Ada kesepakatan antara ro'is, amir, dan qoid kelaskaran FPI setempat

2.      Ada restu DPC/DPW FPI setempat

3.      Ada koordinasi dengan mabes FPI

E.     Larangan dalam prosedur standart

1.      Dilarang memeras, merampas, menjarah, merusak, membakar, menganiaya dan membunuh

2.      Dilarang mengganggu orang ataupun pihak myang tidak bersalah

3.      Dilarang melakukan penipuan, penghinaan, dan pelecehan serta bentuk kemaksiatan

4.      Dilarang menggunkan senjata tajam/api, bahan baker/peledak

F.     Prosedur Membela Diri

1.      Melumpuhkan lawan dengan cara yang paling ringan resikonya

2.      Setelah dilumpuhkan wajib menyerahkannya ke aparat yang berwenang

3.      Bila terpaksa sekali maka dengan cara yang paling tegas dank eras, itupun hanya dalam konteks bela paksa (Noodweer) atau beladiri (Overmatch)

G.    Sangsi Pelanggaran Prosedur

Barang siapa dari aktivis FPI yang dengan sengaja melanggar prosedur tersebut diatas, maka:

1.      Mabes FPI tidak bertanggungjawab secara hokum atas segala sepak terjanagnya

2.      Si pelanggar akan dikenakan sanksi organisasi yang bentuk dan jenisnya disesuaikan dengan kadar dan kesalahan

3.      Bagi pelanggar pidana maka mabes FPI akan menyerahkannya kepada yang erwenang

H.   Prosedur Menangani Resiko Aksi

1.      Bila dalam aksi lascar FPI yang sesuai dengan prosedur mengakibatkan adanya aktivis FPI yang berurusan dengan aparat penegak hukum, maka mabes FPI berkewajiban melakukan upaya pembelaan hokum secara professional, baik dalam hal litigasi maupun advokasi

2.      Bila aktifis lascar FPI tersebut harus ditahan/penajara sebagai bagian dari resiko perjuangan, maka segenap aktivis laskar FPI berkewajiban untuk senantiasa memperhatikan kodisinya, serta berkewajiban membantu keluarga yang menjadi tanggungannya selama yang bersangkutan melaksanakan hukuman. Teknis pelksanaan dari semua itu harus diatur oleh mabes FPI

3.      Bila terjadi korban jiwa dari barisan laskar FPI, maka segenap aktivis laskar FPI berkewajiban untuk ikut serta dalam mengurus jenazahnya (memandikan, mengafani, mensholati, mengubur) serta membantu secara moril maupun materiil bagi keluarga korban, dan ikut serta mengirimkan do'a bagi  korban. Mabes FPI wajib mencari tahu pelaku pembunuhan terhadap anggotanya, untuk kemudian mengejar, manangkap dan menyerahkannya kepada hokum, atau bila terpaksa menindaknya dengan tegas dank eras setimpal dengan perbuatannya dalam konteks bela paksa (Noodweer) atau beladiri (Overmatch)

4.      Bila dalam waktu tersebut menimbulkan kerugian di pihak ketiga, yang tidak bersalah dan tidak ada kaitan dengan kemaksiatan yang ada, sebagai ekses kejadian di lapangan yang terkadang tidak terkendali tidak terkendali dan tanpa disengaja, maka mabes FPI berkewajiban meminta maaf serta mengganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, dan oknum FPI yang berbuat harus bertangggungjawab.

إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 152)

وشرح القول في هذا أن الحسبة لها خمس مراتب - كما سيأتي - أولها: التعريف، والثاني: الوعظ بالكلام اللطيف، والثالث: السب والتعنيف، ولست أعني بالسب الفحش بل أن يقول: يا جاهل، يا أحمق ألا تخاف الله، وما يجري هذا المجرى، والرابع: المنع بالقهر بطريق المباشرة ككسر الملاهي، وإراقة الخمر، واختطاف الثوب الحرير من لابسه، واستلاب الثوب المغصوب منه، ورده على صاحبه. والخامس: التخويف والتهديد بالضرب، ومباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه كالمواظب على الغيبة والقذف فإن سلب لسانه غير ممكن ولكن يحمل على اختيار السكوت بالضرب. وهذا قد يحوج إلى استعانة وجمع أعوان من الجانبين ويجر ذلك إلى قتال وسائر المراتب لا يخفى وجه استغنائها عن إذن الإمام إلا المرتبة الخامسة فإن فيها نظراً - سيأتي - أما التعريف والوعظ فكيف يحتاج إلى إذن الإمام؟ وأما التجهيل والتحميق والنسبة إلى الفسق وقلة الخوف من الله وما يجري مجراه فهو كلام صدق، و والصدق مستحق بل أفضل الدرجات كلمة حق عند إمام جائر، كما ورد في الحديث فإذا جاز الحكم على الإمام على مراغمته فكيف يحتاج إلى إذنه؟ وكذلك كسر الملاهي وإراقة الخمور فإنه تعاطي ما يعرف كونه حقاً من غير اجتهاد فلم يفتقر إلى الإمام. وأما جمع الأعوان وشهر الأسلحة فذلك قد يجر إلى فتنة عامة ففيه نظر - سيأتي - واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، بل كل من أمر بحروف فإن كان الوالي راضياً فذاك، وإن كان ساخطاً له فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه. ويدل على ذلك عادة السلف في الإنكار على الأئمة.

إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 333)

الدرجة الثامنة أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح وربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي ذلك  لى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا   فهذا قد ظهر الاختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام   فقال قائلون لا يستقل آحاد الرعية  ذلك لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد   وقال آخرون لا يحتاج إلى الإذن وهو الأقيس لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث   وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب   والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف   ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه   ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعا لأهل الكفر   فكذلك قمع أهل الفساد جائز لأن الكافر لا بأس بقتله والمسلم إن قتل فهو شهيد   فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله   والمحتسب المحق إن قتل مظلوما فهو شهيد   وعلى الجملة فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الحسبة   فلا يغير به قانون القياس   بل يقال كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه   فالمسألة إذن محتملة كما ذكرناه فهذه درجات الحسبة فلنذكر آدابها والله الموفق

تفسير القرطبي - (ج 7 / ص 203)

 قوله تعالى : { ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها } فيه مسألة واحدة - وهو أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال

فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 11 / ص 99)

فالمحُتسب هو من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يشترط فيه إذن من ولي الأمر"السلطان" فكل مسلم مأمور بتغيير المنكر: من رأى منكم منكراً فليغيره. ونقل القرطبي الإجماع على أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، ثم إن من الحسبة، الحسبة على السلاطين، فكيف يُطلب منهم الإذن للاحتساب عليهم؟!

التشريع  الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص 61)

الاستعانة بالغير: وإذا عجز الدافع عن دفع المنكر بنفسه واحتاج إلى أعوان يعينونه على دفعه بقوتهم وأسلحتهم، فقد رأى بعض الفقهاء أن الأفراد ليس لهم أن يدفعوا المنكر بهذه الوسيلة وليس لهم مباشرتها؛ لأنها تؤدي إلى تحريك الفتن وإختلال الأمن والنظام؛ لأن الفاسق قد يستعد أيضاً بأعوانه فيؤدي ذلك إلى القتال؛ وإنما للأفراد أن يباشروا هذه الوسيلة إذا أذن لهم الإمام بمباشرتها، وهو لا يأذن إلا لمن أقامه من قبله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورأى البعض الآخر أن للأفراد مباشرة هذه الوسيلة دون حاجة لإذن الإمام؛ لأنه إذا جاز للأفراد استعمال الوسائل الأخرى فقد جاز لهم أن يستعملوا الوسيلة الأخيرة؛ لأنه ما من وسيلة غيرها إلا وقد يؤدي استعمالها إلى التضارب، والتضارب يدعو بالطبيعة إلى التعاون، فلا ينبغي إذن أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كان انتهاء الأمر إلى الفتنة من النوادر والنادر لا حكم له فإنه يضاف إلى ذلك أنه ليس في الشريعة ما يمنع من القول بأن كل من قدر على دفع منكر فعليه أن يدفعه بيده وسلاحه وبنفسه وأعوانه.

Jawaban b.

Karena visi misi FPI adalah amar ma'ruf nahi munkar, maka sikap kita adalah menolak kelompok yang menuntut upaya pembubaran FPI

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 523)

(مسألة: ج): ونحوه ي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد، وله أركان: الأوّل المحتسب وشرطه الإسلام والتمييز، ويشترط لوجوبه التكليف، فيشمل الحر والعبد، والغني والفقير، والقوي والضعيف، والدنيء والشريف، والكبير والصغير، ولم ينقل عن أحد أن الصغير لا ينكر على الكبير وأنه إساءة أدب معه، بل ذلك عادة أهل الكتاب، نعم شرط قوم كونه عدلاً، ورده آخرون، وفصل بعضهم بين أن يعلم قبول كلامه أو تكون الحسبة باليد فيلزمه وإلا فلا وهو الحق، ولا يشترط إذن السلطان. الثاني: ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضر، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم، كونه منكراً عند فاعله، فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت، نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه، ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية، كأصوات المزامير من وراء الحيطان، ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ، ولا لحنفي على شافعي في أكل الضب مثلاً. الثالث: المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولو صبياً ومجنوناً. الرابع: نفس الاحتساب وله درجات: التعريف، ثم الوعظ بالكلام اللطيف، ثم السب والتعنيف، ثم المنع بالقهر، والأولان يعمان سائر المسلمين، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور، زاد ج: وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات، وإلا لم يقبل منه، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع، وليكن المحتسب صالح النية، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله تعالى، وليوطن نفسه على الصبر، ويثق بالثواب من الله تعالى.

اسعاد الرفيق (  ج: 1 ص 67 )

( و) علم مما تقرر يجب على كل مكلف ترك جمع المحرمات صغائرها وكبائرها لا سيما المتعلقة بالباطن كالعجب والكبر وغيرها مما يأتى بيانه ان شاء الله تعالى  وانه كما يجب عليه تركها فى حق نقسه يجب عليه نهى مرتكبها اى مرتكب شئ منها ولو صغيرة كما تقرر باللسان ان لم يقدر عليه باليد او منعه قهرا عليه من ارتكاب شئ منها باليد ( ان قدر عليه ) اى على منعه وقهره من ذلك بها ( الا ) يقدر على شئ من ذلك ( وجب عليه الرتبة الثالثة وهي رفعه الى الوالى )

Jawaban C

Tidak ada, karena semua sepakat bahwa orang yang mengingatkan ijma' dan syari'at ma'lumat minaddin biddlorurot (Sayri'at agama yang diketahui seecara aksiomatik)adalah kafir.

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (ج 4 / ص 448)

( خاتمة : جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة ) وهو ما يعرف منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر ( كافر قطعا ) ؛ لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه وما أوهمه كلام الآمدي وابن الحاجب من أن فيه خلافا ليس بمراد لهما ( وكذا ) المجمع عليه ( المشهور ) بين الناس ( المنصوص ) عليه كحل البيع جاحده كافر ( في الأصح ) لما تقدم وقيل لا لجواز أن يخفى عليه ( وفي غير المنصوص ) من المشهور ( تردد ) قيل يكفر جاحده لشهرته وقيل لا لجواز أن يخفى عليه ( ولا يكفر جاحده ) المجمع عليه ( الخفي ) بأن لا يعرفه إلا الخصوص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف ( ولو ) كان الخفي ( منصوصا ) عليه كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فإنه قضى به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين كوجود بغداد قطعا .